Etika dalam Administrasi Pembangunan

A.    Etika Pembangunan

Di negara-negara berkembang tugas utama birokrasi lebih dititik beratkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah sebabnya banyak penulis yang menganalisis administrasi negara-negara berkembang merupakan istilah birokkrasi pembangunan atau administrasi pembangunan.

Dengan demikian, wajarlah apabila para administrator pembangunan memberi hak-hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya.

Seharusnya para administrator mempergunakan hak-hak diskresinya untuk situasi unik yang belum terdapat dalam peraturn, untuk masalah-masalah yang tidak berpengaruh secara makro, atau untuk kebijakan-kbijakan yang benar-benar urgen dan mendesak.

Davis mengatakan bahwa dinegara-negara yang tengah melakukan usaha-usaha modernisasi, banyak pejabat publik yang kini memiliki terlalu banyak diskresi. Tidak dapar dipungkiri dahwa pembangunan nasional kita selama kurun waktu 30 tahun terakhir telah berhasil mengangkat taraf kemakmuran ekonomis masyarakat.

Secara rinci Korten mengemukakan ciri-ciri program pembangunan pada kebanyakan negara berkembang, antara lain:

a.       Ketergantungan pada organisasi-organisasi birokrasi terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menanggapi beraneka-ragam kebutuhan khas komunitas.

b.      Inverasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahan masalah.

c.       Perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat terutama dalam hal struktur sosial pedesaan yang sangat berlapis-lapis.

d.      Tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya pembangunan.

Ini hanya bisa dilaksanakan oleh adminnistrator bersedia selalu membuka diri untuk tidak hanya terpancang pada pemahaman teknis dan asas-asas manajerial dalam proses administratif tetapi juga membuka diri terhadap pemahaman mengenai karakter dan kultur masyarakat.

Rumusan yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara eksplisit telah menyebutkan  bahwa ideologi pembangunan yang kita anut mencita-citakan pembangunan manusia seutuhnya. Asas-asas pembangunan yang manusiawi itu mungkin terlalu abstrak untuk dikaitkan dengan tugas-tugas yang bersifat teknis, tetapi melalui penilaian yang bijaksana dari para administrator semua kebijakan akan selalu mengandung konsekuensi yang terkait dengan ide-ide pembangunan yang paling mendasar tersebut.

Sumber: Afifuddin. Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori damn Implikasinya di Era Reformasi.  2012. Bandung: AlfaBeta